Ketua Pengadilan Agama Rengat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indragiri Hulu
Pengadilan Agama Rengat ||www.pa-rengat.go.id||
Senin, 19 Agustus 2024
Ketua Pengadilan Agama Rengat, Bapak Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I., M.A., diwakili oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, Bapak Muhammad Yunus, S.H., menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu pada Senin, 19 Agustus 2024. Rapat ini dilaksanakan di aula Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hulu dan membahas dua agenda penting, yaitu pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025-2045 serta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman.
Dalam rapat tersebut, Panitera Pengadilan Agama Rengat hadir sebagai perwakilan resmi dari Pengadilan Agama Rengat. Kehadiran ini merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Rengat untuk tetap terlibat aktif dalam setiap perkembangan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu.
Agenda utama yang dibahas dalam rapat tersebut adalah pengesahan RPJPD Kabupaten Indragiri Hulu untuk tahun 2025-2045. RPJPD ini merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang akan menjadi acuan utama dalam pembangunan di Kabupaten Indragiri Hulu selama dua dekade ke depan. Selain itu, rapat juga membahas Ranperda Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman, yang diharapkan dapat mengatur secara lebih baik penyerahan aset dari pengembang kepada pemerintah daerah, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
Rapat Paripurna yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Wakil Bupati Indragiri Hulu, Forkopimda, anggota DPRD, perwakilan berbagai instansi terkait, berlangsung dengan lancar. Pengesahan kedua agenda tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hulu.
Partisipasi Pengadilan Agama Rengat dalam forum ini menunjukkan peran aktifnya dalam mendukung terciptanya kebijakan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, serta menegaskan komitmen untuk berkontribusi dalam proses pembangunan daerah.
***(Tim_Red_MF)***